Produk Hukum dan UU yang berhubungan dengan Batik

Oleh : Komarudin Kudiya

Ketika kita sudah melakukan kegiatan atau apapun yang bersentuhan dengan batik, baik dari sisi produksi, berdagang, pendidikan dan lainnya, maka pasti akan membutuhkan payung hukum sebagai jaminan, baik untuk kepentingan pribadi, golongan juga untuk bangsa Indonesia itu sendiri.

Maka, sebaiknya bagi siapapun yang ingin mengenal lebih dekat dengan perangkat hukum yang berhubungan dengan dunia batik, silahkan pelajari dan manfaatkan produk-produk hukum yang ada di negara republik Indonesia ini.

  1. HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Undang-Undang (UU) di Bidang Kekayaan Intelektual (KI)

    1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
    2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
    3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
    4. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  1. PERATURAN PEMERINTAH atau KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional.

3. PERATURAN MENTERI

    1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
    2. Peraturan Menteri Perindustrian 74/M-IND/PER/9/2007 Tentang Penggunaan Batikmark
    3. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik.
    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. KEPUTUSAN MENTERI

    1. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

5. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KI (Kekayaan Intelektual)

a. Warisan Budaya Takbenda

    • Peraturan Menteri No. 106 Tahun 2013
    • Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007
    • Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 81.

b. Pengetahuan Tradisional (PT)

    • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) juga dapat digunakan sebagai bahan dan bentuk perlindungan terkait dengan Pengetahuan Tradisional. KarenaPengetahuan Tradisional itu sendiri tercipta atas dasar pemikirian dan kreasi dari manusia baik hal tersebut merupakan bagian ilmu pengetahuan budaya, seni maupun sastra.Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 3 (UUHC)

“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Oleh karena itu Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak langsung sebenarnya telah diatur sejalan dengan ketentuan tersebut di atas. Lebih lanjut apabila dilihat dari sistem Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang ditetapkan dalam bidang Industri, Ilmu Pengetahuan, sastra dan seni maka secara logis hal tersebut juga merupakan bagian pengetahuan tradisional. Di mana proses dari pengetahuan tradisional adalah merupakan hasil inovasi maupun kreasi dari manusia baik dari segi pengetahuan, seni dan sastra.

    • UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
    • UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
    • Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’S).

c. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

    • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC)
    • Perlindungan hukum EBT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

d. Pemajuan Kebudayaan

    • Undang Undang No. 5 Tahuan 2017

e. Hak Cipta

    • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
    • Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

f. Merek

    • Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
    • Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
    • Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merumuskan pengertian desain industri sebagai :

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

g. Indikasi Geografis

    1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
    2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
    3. PP Nomor 51 Tahun 2007
    4. Penjelasan PP Nomor 51 Tahun 2007
    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Hello, selamat datang di APPBI ada yang bisa kami bantu?

Salam Batik.
Budi Darmawan